Di tengah kabut asap dan kualitas udara tidak sehat, Pemkab Sambas kembali menerapkan sekolah tatap muka terbatas. Sebagian orang tua mempertanyakan kebijakan tersebut. Namun, ada sejumlah alasan mengapa pembelajaran langsung, khususnya bagi anak SD, masih dipertimbangkan.
Kabut Asap Masih Terjadi, Mengapa Anak SD Tetap Masuk Sekolah?
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kondisi ini kembali memunculkan perdebatan mengenai apakah kegiatan belajar mengajar sebaiknya dilakukan secara tatap muka atau dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sambas mengalihkan pembelajaran PAUD, TK/RA, SD/MI hingga SMP/MTs menjadi Belajar dari Rumah (BDR) pada 27–28 Agustus 2026 setelah kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. (RRI.co.id)
Namun, melalui kebijakan terbaru tertanggal 30 Agustus 2026, Pemkab Sambas kembali menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Jam belajar dipangkas, seluruh kegiatan diwajibkan berlangsung di dalam kelas, kegiatan seperti olahraga, upacara dan ekstrakurikuler ditiadakan, serta penggunaan masker diperketat. (Media Kalbar)
Keputusan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan masyarakat dan orang tua. Pertanyaannya sederhana: kalau udara masih tidak sehat, mengapa anak-anak tetap masuk sekolah?
Jika dilihat hanya dari sisi paparan asap, kekhawatiran orang tua tentu mempunyai dasar. Namun, apabila dilihat dari sisi pendidikan dan perilaku anak selama belajar dari rumah, ada beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan.
1. Belajar dari Rumah Tidak Otomatis Membuat Anak Berada di Dalam Rumah
Tujuan utama mengalihkan sekolah menjadi daring saat kabut asap adalah mengurangi paparan udara luar.
Masalahnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan orang tua.
Ketika sekolah ditiadakan, tidak semua anak otomatis menghabiskan waktunya di dalam rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, masih mudah ditemui anak-anak yang bermain di halaman, pergi ke rumah teman, bersepeda, membeli jajanan atau mengikuti dan menonton berbagai kegiatan masyarakat.
Artinya, sekolah daring tidak banyak memberikan perlindungan apabila anak justru menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah.
Karena itu, BDR seharusnya bukan diterjemahkan sebagai “libur sekolah”. Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri sebelumnya menegaskan bahwa ketika pembelajaran dilakukan dari rumah, orang tua diminta mengawasi anak serta membatasi aktivitasnya di luar rumah. (RRI.co.id)
Jika pengawasan tersebut tidak berjalan, tujuan utama BDR untuk mengurangi paparan asap menjadi kurang efektif.
2. Anak SD Belum Semandiri Siswa SMP atau SMA dalam Belajar Online
Pembelajaran daring juga tidak memberikan hasil yang sama untuk setiap kelompok usia.
Siswa SMA atau SMK pada umumnya sudah memiliki kemampuan membaca, memahami instruksi, menggunakan perangkat elektronik, membuka materi serta menyelesaikan tugas secara lebih mandiri.
Sebaliknya, terutama pada siswa SD kelas rendah, kehadiran guru masih mempunyai peranan sangat besar.
Anak bukan hanya membutuhkan materi, tetapi juga arahan langsung seperti bagaimana membaca sebuah kata, menulis dengan benar, berhitung, memahami pertanyaan hingga menjaga konsentrasi selama pembelajaran.
Belajar melalui WhatsApp atau mengerjakan tugas yang dikirim guru tidak selalu mampu menggantikan proses tersebut.
Pengalaman pembelajaran jarak jauh di Indonesia juga menunjukkan adanya berbagai kendala, mulai dari akses internet dan ketersediaan perangkat hingga keterbatasan waktu orang tua untuk mendampingi anak. UNICEF mencatat persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. (UNICEF)
3. Anak SD Lebih Mudah Menganggap Sekolah Daring sebagai Hari Libur
Persoalan lainnya adalah pola pikir anak.
Bagi orang dewasa, “belajar dari rumah” berarti sekolah tetap berlangsung tetapi lokasinya berpindah.
Bagi sebagian anak kecil, kenyataannya bisa berbeda.
Ketika tidak mengenakan seragam, tidak pergi ke sekolah, tidak bertemu guru dan tidak duduk di kelas, mereka cenderung merasa sedang libur.
Akibatnya, fokus belajar menurun. Anak lebih tertarik menonton televisi, bermain gim, menggunakan ponsel atau bermain bersama teman.
Guru juga jauh lebih sulit mengontrol apakah siswa benar-benar memahami pelajaran atau sekadar mengumpulkan tugas.
4. Tidak Semua Orang Tua Bisa Mendampingi Anak Belajar
Pembelajaran online bagi anak SD sering kali secara tidak langsung memindahkan sebagian pekerjaan pendampingan guru kepada orang tua.
Masalahnya, tidak semua orang tua berada di rumah.
Ada yang bekerja sejak pagi, berdagang, bekerja di kebun, memiliki anak kecil lain yang harus dirawat atau mempunyai berbagai pekerjaan rumah tangga.
Akibatnya, anak bisa menerima tugas pada pagi hari tetapi baru mengerjakannya setelah orang tuanya pulang.
Dalam kondisi tertentu, justru orang tua yang akhirnya menjelaskan hampir seluruh materi kepada anak.
Sistem seperti ini tentu berbeda dengan siswa yang belajar langsung bersama guru di sekolah.
5. Tidak Semua Siswa Memiliki Internet dan Perangkat yang Memadai
Pembelajaran daring juga mempunyai persoalan kesetaraan.
Tidak setiap keluarga memiliki Wi-Fi, jaringan internet stabil, laptop atau telepon seluler khusus untuk anak.
Satu ponsel bahkan bisa digunakan oleh beberapa anggota keluarga.
Data UNICEF dari pengalaman pembelajaran jarak jauh di Indonesia sebelumnya menunjukkan koneksi internet buruk menjadi salah satu kendala yang banyak dikeluhkan siswa. Kondisi di daerah pedesaan juga cenderung menghadapi keterbatasan perangkat yang lebih besar. (UNICEF)
Karena itu, keputusan mengubah seluruh pembelajaran menjadi daring tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga akses pendidikan.
6. Sekolah Bisa Membatasi Aktivitas Anak Secara Lebih Terstruktur
Sekolah tatap muka saat kabut asap tentu tidak boleh dilakukan dengan pola normal.
Namun, sekolah mempunyai satu kelebihan: aktivitas anak dapat diatur.
Dalam kebijakan terbaru Pemkab Sambas, misalnya, siswa SD hanya belajar mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Seluruh kegiatan dilakukan di dalam kelas.
Upacara, olahraga, ekstrakurikuler dan aktivitas di luar ruangan ditiadakan sementara. Penggunaan masker juga diwajibkan selama perjalanan dan ketika berada di sekolah. (Media Kalbar)
Dengan pola tersebut, pemerintah tampaknya mencoba mengambil jalan tengah: anak tetap mendapat pembelajaran langsung, tetapi durasi paparan dan aktivitas luar ruangan dikurangi.
7. Jam Sekolah yang Dipersingkat Bisa Menjadi Jalan Tengah
Pilihan dalam kondisi kabut asap sebenarnya tidak harus hanya dua:
sekolah normal atau sekolah ditutup sepenuhnya.
Masih tersedia pilihan ketiga, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas.
Dan inilah yang saat ini diterapkan di Sambas.
SD/MI hanya masuk sekitar dua jam, sementara SMP/MTs sekitar tiga jam. (Media Kalbar)
Pelajaran dapat difokuskan kepada materi utama, sementara tugas lanjutan dikerjakan dari rumah.
Model ini dapat mengurangi waktu anak berada di luar rumah tanpa harus menghentikan interaksi langsung antara siswa dan guru.
8. Tetapi Kekhawatiran Orang Tua Tetap Tidak Boleh Diabaikan
Meskipun terdapat alasan pendidikan yang dapat menjelaskan kebijakan tatap muka terbatas, bukan berarti kekhawatiran orang tua tidak beralasan.
Kabut asap mengandung partikel halus seperti PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyebut paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan ISPA, serta memperburuk asma dan penyakit paru lainnya. (Dinas Kesehatan Kalbar)
Anak-anak termasuk kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Karena itu, apabila kualitas udara berubah menjadi sangat tidak sehat atau berbahaya, pertimbangan kesehatan sudah semestinya menjadi prioritas dibandingkan mempertahankan pembelajaran tatap muka.
9. Sekolah Juga Harus Benar-Benar Siap
Tatap muka terbatas baru masuk akal apabila sekolah menjalankan protokolnya secara serius.
Tidak cukup hanya meminta siswa memakai masker.
Sekolah perlu memastikan anak tidak berkumpul di lapangan, jam istirahat dibatasi, kegiatan olahraga dihentikan, kualitas udara dipantau, serta orang tua diberi informasi jika kondisi tiba-tiba memburuk.
Dalam surat terbaru Pemkab Sambas, kepala sekolah bahkan diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatan belajar dan memulangkan siswa lebih cepat apabila kualitas udara mendadak memburuk. Kebijakan tersebut juga akan dievaluasi setiap hari berdasarkan perkembangan kualitas udara. (Media Kalbar)
Pendekatan seperti ini lebih rasional dibanding menetapkan satu kebijakan yang berlaku kaku selama berhari-hari tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi udara.
Sekolah Daring Bukan Berarti Anak Boleh Bermain di Luar Rumah
Hal terpenting yang terkadang terlupakan adalah tujuan pembelajaran daring ketika terjadi kabut asap.
Anak diminta belajar dari rumah bukan agar memiliki waktu libur tambahan, tetapi agar paparan terhadap udara tercemar berkurang.
Jika pagi hari sekolah ditiadakan tetapi siangnya anak bermain di luar rumah selama berjam-jam, manfaat kebijakan tersebut menjadi sangat kecil.
Karena itu, tanggung jawab perlindungan anak tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada sekolah atau pemerintah.
Orang tua juga mempunyai peranan penting.
Saat sekolah daring, aktivitas anak di luar rumah harus benar-benar dibatasi. Sebaliknya, apabila sekolah tetap tatap muka terbatas, sekolah harus memastikan perjalanan dan aktivitas anak di lingkungan pendidikan berlangsung seaman mungkin.
Kesimpulan: Bukan Sekadar Memilih “Masuk atau Libur”
Perdebatan mengenai sekolah di tengah kabut asap sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan “mengapa masih masuk?”
Persoalannya jauh lebih kompleks.
Pembelajaran daring memang dapat mengurangi perjalanan siswa menuju sekolah. Namun, efektivitasnya bergantung pada disiplin anak di rumah, kemampuan orang tua melakukan pengawasan, ketersediaan internet dan perangkat, serta kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Khusus siswa SD, proses belajar langsung masih sangat penting karena banyak anak belum mampu belajar secara mandiri melalui perangkat digital.
Sebaliknya, sekolah tatap muka juga tidak boleh dipaksakan apabila kondisi udara sudah membahayakan kesehatan.
Karena itu, pendekatan yang paling masuk akal adalah kebijakan yang fleksibel berdasarkan kondisi kualitas udara aktual: jam belajar dipersingkat ketika masih memungkinkan, aktivitas luar ruangan dihentikan, masker diwajibkan, dan sekolah segera dialihkan menjadi BDR ketika kualitas udara semakin buruk.
Pada akhirnya, tujuan pemerintah, sekolah maupun orang tua seharusnya sama: anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa mengorbankan kesehatan mereka.
