Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia memimpin bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pada periode pertama dan Boediono pada periode kedua.
Selama satu dekade tersebut, Indonesia mengalami perkembangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdamaian, dan perlindungan sosial. Namun, pemerintahannya juga menghadapi persoalan korupsi, kesenjangan, serta keterbatasan infrastruktur.
1. Perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman perdamaian di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prosesnya melibatkan pemerintah, GAM, mediator internasional, dan masyarakat Aceh. Perdamaian membuka ruang bagi pemulihan, pembangunan, serta partisipasi politik di Aceh. Menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan jangka panjang.
2. Pemulihan Aceh dan Nias setelah tsunami
Gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa di Aceh dan Nias. Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias untuk membantu mengoordinasikan pembangunan kembali rumah, fasilitas umum, dan sarana ekonomi.
Pemulihan dilakukan bersama masyarakat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan bantuan internasional. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak.
3. Bantuan Operasional Sekolah atau BOS
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai pada 2005 untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan mendukung akses pendidikan dasar. Dana ini membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, meskipun penggunaannya mengikuti aturan yang berlaku dan tidak berarti seluruh kebutuhan siswa gratis.
Menurut Sekretariat Kabinet, anggaran BOS meningkat dari Rp5,14 triliun pada 2005 menjadi Rp28,17 triliun pada 2014. Tantangannya antara lain pemerataan mutu pendidikan, sarana, dan pengawasan penggunaan dana.
4. Dimulainya JKN dan BPJS Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berjalan pada 1 Januari 2014 melalui BPJS Kesehatan. Program ini dirancang untuk memperluas perlindungan pembiayaan kesehatan, termasuk melalui bantuan iuran pemerintah bagi peserta yang memenuhi ketentuan.
JKN dibangun berdasarkan sistem jaminan sosial dan peraturan yang disiapkan lintas pemerintahan. Pada awal pelaksanaannya, pemerataan layanan, kepesertaan, dan kesiapan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan.
5. Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada 2007 sebagai bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. Program ini dikaitkan dengan akses kesehatan dan pendidikan, misalnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta kehadiran anak di sekolah sesuai ketentuan program.
Tujuannya membantu keluarga memenuhi kebutuhan sekaligus mengurangi risiko kemiskinan antargenerasi. Ketepatan data penerima dan kualitas layanan tetap menentukan manfaatnya.
6. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan saat krisis global
Ekonomi Indonesia tumbuh selama sebagian besar masa pemerintahan SBY. Bank Dunia mencatat pertumbuhan rata-rata sekitar 5,7% per tahun pada 2006–2010 dan 6,0% pada 2011–2012. Indonesia juga tetap mencatat pertumbuhan positif ketika krisis keuangan global 2008–2009 menekan banyak negara.
Perkembangan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk konsumsi dalam negeri, investasi, kondisi komoditas, kebijakan pemerintah, dan kebijakan Bank Indonesia. Pertumbuhan melambat pada tahun-tahun terakhir pemerintahan seiring perubahan kondisi ekonomi.
7. Penurunan tingkat kemiskinan
Menurut data Bank Dunia yang menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia, persentase penduduk miskin turun dari sekitar 16,7% pada 2004 menjadi sekitar 11,3% pada 2014. Angka ini menunjukkan perubahan selama periode tersebut, bukan bukti bahwa perubahan seluruhnya disebabkan satu program atau satu pemerintahan.
Walaupun persentasenya turun, banyak rumah tangga masih rentan kembali jatuh miskin akibat kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau kondisi kesehatan.
8. Bantuan langsung tunai dan perlindungan sosial
Pemerintah menjalankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu rumah tangga sasaran menghadapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, antara lain pada 2005 dan 2008. Bantuan semacam ini memberi dukungan jangka pendek, tetapi ketepatan sasaran dan dampak kenaikan harga tetap menjadi perhatian.
9. Konversi minyak tanah ke LPG
Pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG, terutama dengan tabung 3 kilogram, untuk rumah tangga dan usaha mikro. Kebijakan ini dimaksudkan mengurangi penggunaan minyak tanah bersubsidi dan mengubah pola konsumsi energi.
Pelaksanaannya disertai tantangan distribusi, keamanan peralatan, dan ketepatan subsidi. Penggunaan LPG tetap memerlukan instalasi dan penanganan yang aman.
10. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Selama 2004–2014, pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas lainnya terus berlangsung. Salah satu contohnya adalah Jembatan Suramadu, yang diresmikan pada 2009 dan menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura. Pengerjaannya melibatkan perencanaan dan pelaksanaan lintas pemerintahan.
Pada 2011, pemerintah juga meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong investasi dan konektivitas. Pelaksanaan rencana tersebut beragam dan sebagian berlanjut melewati 2014.
11. Demokrasi dan hubungan internasional
SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2004 dan kembali terpilih pada 2009. Pada akhir masa jabatannya, pergantian presiden berlangsung melalui pemilu 2014.
Indonesia juga aktif dalam forum internasional, termasuk G20. Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2011 dan tuan rumah KTT APEC di Bali pada 2013. Peran ini mencerminkan kerja diplomasi pemerintah dan berbagai lembaga.
12. Penguatan penanggulangan bencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan penting dalam pengelolaan risiko bencana. BNPB kemudian dibentuk pada 2008 untuk membantu koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional.
Pengalaman bencana memperlihatkan bahwa sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat.
Masalah dan kritik selama pemerintahan SBY
- Korupsi: sejumlah kasus besar melibatkan pejabat dan tokoh politik, sehingga pemberantasan korupsi menghadapi ujian serius.
- Kesenjangan: manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan merata oleh seluruh kelompok dan daerah.
- Infrastruktur: kemacetan, keterbatasan konektivitas, dan kebutuhan pembangunan masih besar.
- Harga dan subsidi energi: perubahan harga BBM menimbulkan beban bagi masyarakat dan perdebatan mengenai subsidi.
- Kualitas layanan: akses pendidikan dan kesehatan membaik melalui berbagai program, tetapi kualitas serta pemerataannya masih perlu diperkuat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama SBY menjabat sebagai presiden?
SBY menjabat selama dua periode, dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014.
Apakah BPJS Kesehatan dimulai pada masa SBY?
Ya. BPJS Kesehatan mulai menyelenggarakan JKN pada 1 Januari 2014. Landasan sistem jaminan sosialnya disiapkan melalui proses lintas pemerintahan.
Apa hasil penting pemerintahan SBY di Aceh?
Perjanjian Helsinki pada 2005 menjadi tonggak perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Pada periode yang sama juga berlangsung rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tsunami.
Kesimpulan
Masa pemerintahan SBY meninggalkan sejumlah program dan perkembangan penting, terutama perdamaian Aceh, BOS, PKH, dimulainya JKN, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, korupsi, kesenjangan, dan tantangan layanan publik menunjukkan bahwa hasil satu dekade pemerintahan perlu dinilai secara menyeluruh.
